Artikel

Minimarket Terapkan Kantong Plastik Berbayar Per Hari Ini

Oleh GIDKP
October 12th, 2016
Baca artikel

JAKARTA, KOMPAS.com —

Minimarket di Jakarta sudah menerapkan kantong plastik berbayar Rp 200 mulai Minggu (21/2/2016) ini. Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Di dalam aturan itu ditetapkan, kantong plastik berbayar Rp 200 dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Minimarket pertama yang disambangi Kompas.com adalah Seven Eleven di depan Mal Senayan City. Di sana, kebijakan itu sudah diterapkan.

“Ya masih banyak warga yang belum tahu. Mereka kaget sekarang kalau pakai plastik harus bayar,” kata seorang pramuniaga, Reza Sadam, Minggu.

Namun, ia melanjutkan, pembeli tak merasa keberatan dengan aturan tersebut. Mereka tetap membayar Rp 200 untuk kantong plastik.

Hal serupa juga terjadi di minimarket Alfamart di Kemanggisan, Jakarta Barat. Di sana, pembeli juga belum mengetahui aturan mengenai kantong plastik berbayar.

“Enggak ada (pembeli) yang nolak, sih. Tetap bayar saja, gitu, buat pakai plastik,” kata seorang pramuniaga, Maryani.

Di Indomaret di Cideng, Jakarta Pusat, tak sedikit pembeli yang mengembalikan kantong plastik ketika mengetahui ada aturan itu.

“Tadi banyak juga pembeli yang belanjaannya sedikit, enggak pakai plastik, dimasukin ke tasnya,” kata Afrian, pramuniaga di tempat belanja tersebut.

Seorang konsumen, Ari Mukti, menyebut kebijakan itu nanggung. Seharusnya, menurut dia, pemerintah menetapkan harga tinggi untuk kantong plastik.

“Kalau mau mengurangi plastik, harganya dinaikkan jadi Rp 5.000 atau Rp 10.000. Kalau Rp 200 mah, pas nanti minimarket enggak punya kembalian, dikasihnya plastik seharga Rp 200,” kata Ari tertawa.

Berdasarkan pantauan, di minimarket-minimarket itu, surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tersebut sudah ditempel, dengan ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK Tuti Hendrawati Mintarsih.

 

Artikel di atas dapat dibaca di Kompas.com

BAGIKAN

media terkait

Pilih kategori

dukung sekarang

Dukung dan bergabung dengan gerakan kami sekarang baik menjadi relawan, mitra hingga petisi dan donasi.
media terkait
Pilih kategori