,

Sri Mulyani Janjikan Insentif Bagi Pemerintah Daerah Yang Mengurangi Sampah Plastik

Denpasar (6/7). Pemerintah Indonesia mengadakan diskusi untuk membahas masalah sampah plastik di laut bersama pegiat lingkungan di Bali. Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden World Bank, Jim Yong Kim, di Indonesia. Kunjungan Kim di Bali berlangsung di Hutan Mangrove KLHK, Suwung Kawuh, Denpasar dan dihadiri oleh peserta diskusi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.  Sedangkan peserta dari pegiat lingkungan adalah Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Kevin Kumala dari Avani, Melati Wijsen dari Bye Bye Plastic Bags, Gary Bencheghib dari One Island One Voice, I Ketut Mertaadi dari Eco Bali, dan Mark Edleson dari Alila Hotels.

Jim Yong Kim memuji Pemerintah Indonesia karena telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk menanggulangi persoalan sampah plastik di laut.  “Di saat yang sama banyak inisiatif hebat dari masyarakat yang juga telah dilakukan. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan tokoh-tokoh paling penting di negara ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka?” tanya Kim kepada para pegiat lingkungan.

Salah satu peserta, Tiza Mafira, yang merupakan Executive Director GIDKP menceritakan upaya GIDKP dalam mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan.  “Banjarmasin dan Balikpapan adalah dua kota di Indonesia yang sukses menerapkan pelarangan kantong plastik. Kedua kota ini adalah kota sungai dan kota pesisir, sehingga berkontribusi mencegah sampah kantong plastik masuk ke laut. Sejak diterapkan tahun 2016, penggunaan kantong plastik di Banjarmasin turun 95% dan penjualan tas anyaman hasil kearifan lokal meningkat,” jelas penerima predikat Ocean Hero tahun 2018 dari UN Environment.  

Tiza Mafira, Ocean Hero 2018, membagikan ceritanya mengenai aktivitas GIDKP (Foto: World Bank)

Mendengar hal tersebut, Sri Mulyani terkesan. “Banjarmasin bisa mengurangi kantong plastik sebesar 95% dalam waktu dua tahun?  Begini saja, tahun 2019 saya akan memberikan dana insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam mengurangi sampah plastik,” cetusnya, disambut tepuk tangan hadirin. “Ini saya cek anggaran KLHK untuk masalah sampah plastik tidak besar,” lanjutnya, “tidak cukup kalau tidak didukung dengan insentif yang lain”.

Rosa Vivien Ratnawati, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turut hadir dalam diskusi tersebut. Ia mengatakan bahwa selain Banjarmasin dan Balikpapan, Kota Padang juga sudah mengeluarkan peraturan pembatasan kantong plastik. Sedangkan daerah lain yang sedang merumuskan kebijakan serupa antara lain adalah Malang, Kabupaten Sigi, dan Cimahi. Sejalan dengan apa yang disampaikan beliau, GIDKP juga saat ini sedang mendampingi DKI Jakarta dan Bandung untuk mempersiapkan peraturan serupa.

Peserta yang lain turut memberikan pandangannya. Kevin Kumala, pengusaha kantong belanja yang terbuat dari singkong, memiliki misi menambahkan konsep “Replace” setelah “Reduce, Reuse, Recycle“, dengan menyediakan kantong alternatif pengganti plastik. Melati Wijsen, seorang aktivis berusia 17 tahun, menyatakan harapannya agar Bali dapat segera menerapkan kantong plastik berbayar.  Dari sektor bisnis, I Ketut Mertaadi yang merupakan pemilik usaha pengelolaan sampah dengan konsep zero waste, menegaskan pentingnya pemilahan sampah di sumber agar mengurangi polusi dan beban pada tempat pembuangan akhir. Sementara itu, Mark Edleson menceritakan bagaimana Alila Hotels telah menerapkan konsep zero waste dimana sampah dapur dijadikan kompos yang digunakan di kebun mereka sendiri untuk menanam sayur, lalu kembali dihidangkan di restoran (“farm to table“).   

Tiza Mafira bersama peserta diskusi (Foto: Rosa Vivien Ratnawati/KLHK)

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menyambut baik inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan dan mengajak pegiat lingkungan untuk kerja sama dalam membentuk desa-desa yang dapat dijadikan percontohan. “Apabila ada desa yang sudah menerapkan pengelolaan sampah yang baik, kabarkan kepada kami agar dapat kami dorong replikasinya di desa-desa lain,” ucapnya.

Tiza Mafira, Direktur Eksekutif GIDKP
Bagikan

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza has led Diet Plastik Indonesia, and co-founded it, since 2013. She feels grateful that the environmental law knowledge she learned in college can be used to make changes. In her spare time, Tiza enjoys making doll houses out of cardboard for her children and doing water sports. Tiza is an alumna of the Faculty of Law, University of Indonesia (2002) and Harvard Law School (2010).

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza memimpin Dietplastik Indonesa, dan turut mendirikannya, sejak 2013. Ia merasa bersyukur ilmu hukum lingkungan yang dipelajarinya ketika kuliah dapat digunakan untuk membuat perubahan. Pada waktu senggang, Tiza senang membuat rumah boneka dari kardus untuk anak-anaknya dan melakukan olahraga air. Tiza adalah alumna Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) dan Harvard Law School (2010).